Gambaran Umum
Perekonomian Indonesia sebagian besar digerakkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97% dari seluruh unit usaha, 60% dari produk domestik bruto, dan 97% dari lapangan kerja. Meskipun memiliki peran penting, usaha-usaha ini menghadapi lingkungan regulasi yang kompleks dan sangat bervariasi antarwilayah maupun antarsektor.
Indikator Doing Business yang sebelumnya diterbitkan oleh Bank Dunia secara konsisten menempatkan Indonesia pada peringkat menengah secara global, dengan tantangan khusus dalam hal memulai usaha, penegakan kontrak, dan memperoleh izin konstruksi. Meskipun pemerintah telah mencapai kemajuan melalui paket-paket deregulasi dan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, implementasi di tingkat daerah masih belum merata.
Sistem perizinan Indonesia secara historis mengharuskan pelaku usaha memperoleh puluhan izin dari berbagai lembaga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sistem Online Single Submission (OSS) diperkenalkan untuk menyederhanakan proses ini, tetapi banyak sektor masih memerlukan izin sektoral tambahan di luar pendaftaran usaha dasar.
Mengapa Ini Penting
Kompleksitas regulasi berfungsi sebagai hambatan masuk yang bersifat regresif. Perusahaan besar dan mapan mampu membiayai departemen kepatuhan serta penasihat hukum untuk menavigasi birokrasi. Sebaliknya, wirausahawan kecil, seperti pedagang kaki lima, produsen rumahan, dan perusahaan rintisan digital, tidak memiliki kemampuan yang sama. Akibatnya, regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen atau menjamin kualitas justru melindungi pelaku usaha lama dari persaingan.
Setiap jam yang dihabiskan seorang wirausahawan untuk mengurus dokumen kepatuhan adalah waktu yang tidak digunakan untuk inovasi, pelayanan pelanggan, atau ekspansi usaha. Ketika regulasi bersifat tidak dapat diprediksi atau bergantung pada diskresi pejabat, pelaku usaha tidak dapat merencanakan masa depan dengan baik, sehingga investasi dan penciptaan lapangan kerja berkurang.
Bonus demografi Indonesia, yaitu populasi yang besar, muda, dan semakin terdidik, hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila generasi muda dapat memulai usaha dan memperoleh pekerjaan dalam perekonomian yang dinamis. Regulasi yang berlebihan mengubah calon wirausahawan menjadi pekerja informal tanpa perlindungan hukum atau akses terhadap kredit.
Tantangan Saat Ini
- Meskipun sistem OSS telah diterapkan, banyak pelaku usaha masih menghadapi proses perizinan yang panjang dan tidak dapat diprediksi. Regulasi sektoral sering kali bertentangan dengan kerangka penyederhanaan, dan pemerintah daerah dapat memberlakukan persyaratan tambahan.
- Regulasi ketenagakerjaan, termasuk kewajiban pesangon yang tinggi dan pembatasan terhadap kontrak kerja waktu tertentu, menghambat penciptaan lapangan kerja formal. Banyak perusahaan tetap mempertahankan skala kecil untuk menghindari ambang batas kepatuhan, sehingga membatasi potensi pertumbuhan mereka.
- Persyaratan modal minimum dan prosedur pendirian badan usaha yang kompleks menghambat pendaftaran usaha secara formal, khususnya bagi wirausahawan muda dan pelaku ekonomi digital.
- Ketidakkonsistenan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menciptakan ketidakpastian kepatuhan. Suatu usaha yang telah mematuhi aturan nasional masih dapat menghadapi kendala regulasi di tingkat daerah.
- Perekonomian informal tetap besar, diperkirakan mencakup sekitar 60% pekerja, sebagian karena biaya formalisasi, baik dalam bentuk waktu, uang, maupun kepatuhan berkelanjutan, melebihi manfaatnya bagi banyak pelaku usaha kecil.
Perspektif Liberal Klasik
Kebebasan ekonomi merupakan penerapan kebebasan individu dalam kegiatan komersial. Sebagaimana individu seharusnya bebas menyampaikan pendapat dan berasosiasi dengan orang lain, mereka juga seharusnya bebas mendirikan usaha, menawarkan jasa, dan membuat perjanjian sukarela dengan pelanggan maupun pekerja.
Pasar bebas mengoordinasikan kegiatan ekonomi melalui harga, keuntungan, dan kerugian, yaitu sinyal yang mengarahkan sumber daya menuju penggunaan yang paling bernilai tanpa memerlukan perencanaan terpusat. Ketika regulasi mengesampingkan sinyal-sinyal ini, misalnya dengan menetapkan upah, mewajibkan struktur usaha tertentu, atau membatasi akses masuk ke pasar, regulasi tersebut menggantikan pengetahuan tersebar dari jutaan pelaku pasar dengan penilaian politik.
Supremasi hukum dalam urusan ekonomi berarti bahwa regulasi harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara setara kepada semua pihak. Perizinan diskresioner, yaitu ketika pejabat menentukan siapa yang boleh menjalankan usaha, tidak sejalan dengan supremasi hukum karena menjadikan partisipasi ekonomi bergantung pada persetujuan birokrasi, bukan pada kepatuhan terhadap hukum.
Pemerintahan yang terbatas mengakui bahwa sebagian besar regulasi ekonomi menimbulkan biaya, seperti beban kepatuhan, berkurangnya persaingan, dan biaya birokrasi, yang harus ditimbang terhadap manfaatnya. Banyak regulasi bertahan bukan karena melayani kepentingan publik, melainkan karena melayani kepentingan perusahaan lama, lembaga birokrasi, atau patron politik.
Rekomendasi Kebijakan
- Menerapkan kewajiban analisis dampak regulasi secara komprehensif untuk seluruh regulasi usaha baru, disertai klausul kedaluwarsa wajib yang mengharuskan pembenaran ulang secara berkala.
- Mengurangi persyaratan perizinan hanya pada hal-hal yang benar-benar berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Jika memungkinkan, mengganti persetujuan di awal berupa izin dengan pemberitahuan dan akuntabilitas, yaitu pendaftaran disertai penegakan hukum.
- Mereformasi regulasi ketenagakerjaan guna mengurangi biaya penciptaan lapangan kerja formal, sambil tetap mempertahankan perlindungan inti bagi pekerja. Salah satu opsi adalah mengganti kewajiban pesangon yang kaku dengan asuransi sosial portabel yang didanai melalui kontribusi pemberi kerja dan pekerja.
- Menciptakan struktur hukum bagi usaha mikro dan usaha digital yang meminimalkan biaya kepatuhan, sambil memberikan pengakuan hukum formal dan akses terhadap layanan perbankan.
- Memperkuat penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa komersial melalui pengadilan niaga khusus serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mudah diakses.
Pertanyaan Umum
Bukankah regulasi melindungi konsumen dan pekerja?
Sebagian regulasi memang memiliki tujuan perlindungan yang sah. Namun, banyak regulasi yang mengklaim melindungi konsumen justru membatasi persaingan, sehingga merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit. Pertanyaan kuncinya adalah apakah manfaat nyata suatu regulasi bagi masyarakat lebih besar daripada biayanya, termasuk biaya tersembunyi berupa usaha yang tidak pernah berdiri dan pekerjaan yang tidak pernah tercipta.
Bukankah deregulasi akan menyebabkan eksploitasi?
Eksploitasi paling sering terjadi ketika pekerja memiliki sedikit alternatif. Deregulasi yang meningkatkan jumlah pemberi kerja yang bersaing untuk memperoleh tenaga kerja justru memperkuat posisi tawar pekerja. Perlindungan terbaik terhadap eksploitasi adalah perekonomian yang dinamis, di mana pekerja dapat dengan mudah menemukan pekerjaan alternatif, bukan regulasi kaku yang mengurangi jumlah lapangan kerja secara keseluruhan.
Bagaimana dengan standar lingkungan dan keselamatan?
Regulasi yang benar-benar berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup memiliki tujuan penting dan sejalan dengan kebebasan ekonomi. Isu utamanya adalah proporsionalitas: regulasi harus berbasis bukti, membebankan beban seminimal mungkin, dan ditegakkan secara konsisten, bukan digunakan sebagai hambatan masuk yang bersifat diskresioner.
Bukankah Indonesia sudah cukup terderegulasi?
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan, tetapi kesenjangan implementasi masih besar. Reformasi di tingkat nasional sering kali tidak langsung menghasilkan perbaikan kondisi di tingkat lokal, tempat pelaku usaha benar-benar beroperasi. Selain itu, kualitas regulasi sama pentingnya dengan jumlah regulasi. Prediktabilitas, konsistensi, dan transparansi masih menjadi tantangan besar.